Menekan Biaya Logistik Lewat Digitalisasi

Neraca Perdagangan RI — Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/10/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mengalami surplus US$ 4,37 miliar karena ekspor lebih besar dari nilai impornya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pergerakan ekspor impor sebagai bagian aktivitas logistik terus tumbuh di Indonesia. Laporan terbaru Pelindo menyebut, per Triwulan III 2022, arus peti kemas mencapai 12,8 juta twenty-foot equivalent unit (TEUs) atau meningkat 2 persen dari periode sama di tahun sebelumnya.

Pada saat pandemi, tepatnya pada kuartal III-2021, tercatat 12,4 juta TEUs atau naik 6,9% dibandingkan periode sama pada tahun 2020.

Namun, kenaikan tersebut beriringan dengan bea logistik di Indonesia menjadi yang termahal se-ASEAN. Data Kementerian Keuangan tahun 2019 mencatat, biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Jauh lebih tinggi dari Singapura (8%) dan Malaysia (13%). Jika lebih luas lagi, di Amerika Serikat hanya 8%, Uni Eropa (9%), Jepang (9%), Korea Selatan (9%), India (13%), dan China (15%).

Tarif mahal itu terdiri dari komponen 8,9% biaya inventori, 8,5% transportasi darat, 2,8% laut, 2,7% administrasi, dan 0,8% biaya lainnya.

Di sisi lain, kenaikan arus peti kemas juga didorong posisi Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN, baik secara luring apalagi daring.

Laporan eConomy SEA 2020 besutan Google, Temasek dan Bain & Co menyebutkan, ekonomi digital Indonesia akan melonjak signifikan dari US$ 44 miliar pada 2020 menjadi US$ 124 milliar pada 2024.

Pemerintah sendiri tak tinggal diam dalam upaya menurunkan bea logistik. Data Bidang Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Kemaritiman dan Investasi, menyebutkan telah dibangun sedikitnya 54 ruas jalan tol, 13 pelabuhan, 8 bandara dan 15 jalur rel kereta, serta 37 jembatan udara di Papua.

Dalam proyek tol laut, 32 trayek telah beroperasi dan melibatkan 106 pelabuhan terdiri dari 9 pelabuhan pangkal dan 97 pelabuhan singgah.

Menyadari kondisi tersebut Logee Trans hadir memberikan solusinya. Platform ekosistem digital logistik di bawah umbrella brand Leap dari PT Telkom tersebut, memberikan layanan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) Residence per Desember 2022.

"Artinya, eksportir dan importir dapat menangani seluruh prosedur kepabeanan secara mudah melalui proses digitalisasi, yang setelahnya diselesaikan Logee dalam memesan transportasi kargo, urusan gate pass ekspor/impor peti kemas, dan aneka kebutuhan lainnya," kata Tribe Leader Logee Transport, Dumoli HM Sirait, melalui keterangannya, Jumat (2/12/2022).

Dengan Logee PPJK Residence, ia memaparkan, perusahaan menuju layanan ekosistem digital yang end to end.

"Semua kami berikan ke pengguna korporasi dari hulu ke hilir, cukup sentuh aplikasi Logee, maka produknya bisa kami bantu ekspor-impor secara efektif dan prediksi kami mengefisiensikan bea 5% sampai 10%," katanya menambahkan.

Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat siap melayani kegiatan ekspor impor perdananya di bulan Desember 2020. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Dialog Publik Online Pelabuhan Patimban dan Pengembangan Ekonomi Dae...

2 dari 3 halaman

Tak Perlu Datang dari Kantor ke Kantor

Tribe Leader Logee Transport Dumoli H Sirait (kanan) selepas tandatangan PPJK Residence dengan Akhmad Sopani, Direktur PT Matrix Logistic Indonesia di Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dok: Logee

Efektif dikarenakan pengurusan semuanya tak perlu lagi datang dari satu meja/kantor ke meja/kantor lainnya. Bahkan, klien bisa memantau secara online dan real time, sudah sampai sejauh mana barang tersebut tengah dikirimkan. Cara ini diklaim dapat membuat penurunan bea logistik.

"Bahkan, sebenarnya bisa lebih dari 10% sekiranya kami diinfokan berapa bea riil pengusaha eksportir importir. Ini memang rahasia dapur mereka jadi tidak mudah. Tapi dengan PPJK Residence ini, semuanya sudah serba digital pengurusannya, kami optimistis klien dimudahkan dan dimurahkan segalanya," imbuh Dumoli.

Sejauh ini, Logee Trans menggandeng PT Matrix Logistic Indonesia sebagai mitra PPJK-nya. Simultan, satu BUMN di bidang PPJK juga tengah dijajaki, sehingga klien nanti tinggal menggunakan layanan kepabeanan di platform Logee, untuk bisa memilih salah satu dari dua rencana mitra tetap PPJK tersebut.

Inisiatif layanan baru ini semakin memperkuat Logee sebagai platform pengurusan kontainer end to end secara digital, di mana adanya peluang dalam sinergi BUMN yang sebagai piloting, Logee bersama PTPN VIII akan mencoba melakukan layanan PPJK residence ini dalam kesempatan pertama sebagai awal implementasi.

"Komitmen sinergi antar BUMN juga membuat kami siap tancap gas setelah dibekali menu PPJK Residence ini. Sebab, konsep digital simplicity dan efficiency work process ini dicari banyak perusahaan serta sesuai dengan tren global pada aplikasi logistik," Dumoli memungkaskan.

3 dari 3 halaman